Beranda Nasional Ojek Online: Mulai Tarif Tak Manusiawi Hingga Pakai Jasa ‘Tuyul’

Ojek Online: Mulai Tarif Tak Manusiawi Hingga Pakai Jasa ‘Tuyul’

0 views
0
BERBAGI

Jakarta,(Radarpembaruan.com) – Pengemudi ojek online melakukan aksi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2018).

Massa dari pengemudi ojek online menuntut pemerintah membantu mereka berdiskusi dengan perusahaan tranportasi online agar merasionalkan tarif.

“Kami mau supaya tarifnya dinaikin, sekarang tarifnya sudah enggak manusiawi, Bang,” ujar Adi salah satu pengemudi ojek online dari aplikasi GrabBike.

Pantauan Kompas.com di lokasi pukul 11.15, Jalan Medan Merdeka Barat dipenuhi oleh massa ojek online.

Mereka membawa sejumlah spanduk yang meminta agar perusahaan merasionalkan tarif yang kini dirasa merugikan mereka.

Massa kemudian berjalan menuju ke aras Istana Negara. Polisi melalukan rekayasa lalu lintas dengan menutup ruas jalan yang berada di depan Patung Arjunwiwaha. Massa yang hadir berasal dari aplikasi Gojek, GrabBike, dan Uber.

Meski menutup ruas jalan, jalur khusus bus transjakarta yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat tetap dibuka.

Dari Informasi yang didapat, massa pengemudi ojek online yang melakukan aksi tak hanya dari Jakarta, tapi juga dari Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

Moratorium masih belum diterapkan

Setelah menerapkan moratorium jumlah angkutan taksi online, Kementerian Perhubungan (Kemhub) sejauh ini masih belum menerapkan hal yang sama bagi ojek online.

Menurut Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian pihaknya untuk saat ini memang baru menerapkan moratorium penambahan pengemudi bagi taksi online. “Untuk yang ojek online masih belum,” katanya ke KONTAN, Rabu (21/3).

Sebab, Kemhub bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyempurnakan pergerakan armada taksi online lewat dashboard digital. Ini adalah alat yang memantau perubahan pengemudi taksi online secara riil, menyangkut soal SIM serta identitas pengemudi termasuk juga KIR mobil. “Jadi lewat alat ini bakal terlihat berapa yang sudah daftar dan yang belum,” tandasnya.

Sayang, Budi masih belum merinci kapan alat pendeteksi ini bakal rampung dibuat Kominfo. Begitu pula soal tenggat waktu moratorium. Namun Menteri Perhubungan Budi Karya pernah menyebut bila waktu moratoroium ini bakal  berlaku satu bulan.

Dalam catatan Budi, saat ini, sudah ada 15 provinsi yang sudah melaporkan jumlah kuota untuk taksi daring. Namun ia tidak merinci nama daerah dan jumlah masing-masing daerah. Yang jelas, kalau ditotal kuotanya sebanyak 92.000 unit.

Seperti biasa, para perusahaan trasportasi online tidak berkomentar. “Kalau ada update informasi bakal kami kabari,” kata Rindu Ragillia PR Manager GoJek Indonesia.

Begitu pula pihak Uber serta Grab Indonesia. “Kami tidak memiliki statement apapun terkait hal ini,” kada Dian Safiri Humas Uber Indonesia.

Pakai tuyul, ojek online hanya ongkang kaki

Kasubdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan, para pengguna aplikasi pembuat order fiktif ojek maupun taksi online atau kerap disebut tuyul memiliki perkumpulan.

“Saya tidak dapat mengatakan ini jaringan yang terorganisir. Karena mereka tidak punya susunan organisasi. Tapi mereka berkomunitas,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Kamis (1/2).

Hal ini dibenarkan seorang tahanan kasus order fiktif ojek online berinisial FA. Dia bahkan mengaku menyewa sebuah rumah kontrakan di Jalan Aries Utama, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.

“Kami sewa kontrakan 6 bulan, biayanya Rp 20 juta. Kami bayarnya iuran saja, seikhlasnya. Kami ada 10 orang di sana,” ujar FA kepada Kompas.com.

Menurut FA, tak ada yang mengkoordinir hingga terbentuk perkumpulan ini. Menurutnya, perkumpulan para mitra ojek online ini terbentuk begitu saja atas dasar kesamaan nasib.

“Di sana kami iuran seiklasnya untuk beli HP (ponsel) juga. Ada 170 ponsel yang kami pakai bergantian biar pelanggannya tidak terkesan selalu sama. Kami kumpul-kumpul aja di sana (kontrakan),” tuturnya.

Tak hanya untuk menyewa rumah dan membeli ponsel, sejumlah mitra ojek online pun mengumpulkan iuran untuk biaya oprek ponsel agar dapat digunakan untuk membuat order fiktif online.

“Sekali oprek kan Rp 100.000. Satu HP enggak pasti sebulan sekali dioprek, kami iuran sukarela,” ujarnya.

Agus melanjutkan, terungkapnya komunitas tuyul ojek online ini berawal dari laporan Grab sebagai salah satu perusahaan penyedia aplikasi ojek online.

Menurut Grab, belakangan ini pihaknya sering menemui mitranya yang memiliki peringkat sempurna dalam aplikasi. Grab mengatakan, keadaan ini sangat tak wajar. Karena untuk mendapatkan peringkat sempurna, seorang mitra tak boleh sedikit pun melakukan kesalahan. Padahal, menurut Grab kesalahan teknis pasti terjadi saat berada di lapangan.

“Atas dasar itu kami melakukan penyelidikan. Ternyata ada yang menawarkan jasa oprek ponsel yang memungkinkan mitra itu mengorder sendiri, lalu menerima orderan sendiri tapi di aplikasi seolah-olah kendaraan mereka jalan mengantarkan penumpang, padahal mereka hanya duduk saja,” lanjut Agus.

Kini, sepuluh anggota komunitas hingga penyedia oprek ponsel telah diamankan. “Kami masih menyelidiki kemungkinan adanya komunitas lain,” tuturnya.

Pemerintah melarang perekrutan driver baru

Regulasi terhadap angkutan online semakin ketat. Pemerintah mulai menerapkan aturan kuota sopir taksi online. Berhubung saat ini jumlah sopir sudah melampaui kuota, pemerintah menerapkan moratorium penambahan driver terhadap tiga perusahaan pemanggil tumpangan online: Go-Jek, Grab, dan Uber.

Dengan pemberlakuan moratorium yang telah diteken Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Senin (12 Maret 2018) lalu, maka ketiga penyelenggara aplikasi tersebut tidak boleh merekrut pengemudi baru.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, keputusan pembatasan ini diambil karena pertumbuhan jumlah pengemudi sangat cepat.

Data Kemenhub menunjukkan, jumlah pengemudi yang ada dalam naungan satu perusahaan penyedia aplikasi mencapai 175.000 orang. Padahal, tiga pekan sebelumnya baru sebanyak 166.000 orang. Angka tersebut jauh melampaui kuota 36.510 pengemudi yang pernah ditetapkan Kemhub beberapa waktu lalu.

“Karena cepatnya pertumbuhan itu, tadi rapat memutuskan menghentikan sementara waktu penerimaan pengemudi baru,” katanya, Senin (12/3).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penghentian perekrutan akan berlaku di seluruh daerah. Jumlah pengemudi taksi online yang tidak dibatasi akan memicu persaingan ketat antar-pengemudi sendiri. “Kasihan. Karena jumlah pengemudi terlalu banyak, kompetisi menjadi ketat, mendapatkan order juga akan semakin sulit. Kalau itu terjadi, mereka mau dapat apa?” ujar Budi.

Budi berharap, moratorium perekrutan sopir taksi online ini bisa dipatuhi para penyedia layanan taksi online. “Soal sampai kapan pemberlakuannya, tunggu ketetapan selanjutnya,” katanya.

Agar bisa memantau secara riil jumlah pengemudi taksi online, Kemenhub telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meyediakan dashboard.

“Penyediaan dashboard merupakan tupoksi Kominfo sehingga kami minta bisa diselesaikan agar dapat mengimplementasikan PM 108/2017 secara efisien dan efektif,” kata Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat, Cucu Mulyana, sebagaimana ditulis Kompas.com pada Senin (12/2) malam.

Cucu menjelaskan, dashboard  tersebut akan berfungsi memantau jumlah armada mitra aplikator di lapangan. Dinas Perhubungan di tiap wilayah dapat menggunakan dashboard untuk mengontrol unit-unit taksi online yang beroperasi, sesuai ketentuan dalam PM 108/2017 tentang batasan armada yang diizinkan dalam satu kawasan.

Dashboard juga diperlukan pemerintah untuk menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Semua data-data itu seharusnya bisa ditampilkan melalui dashboard.(trb)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here