Beranda lampung Tulang Bawang Barat Pemkab Tubaba Janjikan Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit ke Pemegang STDB

Pemkab Tubaba Janjikan Bantuan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit ke Pemegang STDB

11 views
0
BERBAGI

PANARAGAN (radarpembaruan.com) — Pemerintah daerah kabupaten Tulangbawang barat (Tubaba) melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat, memberikan peluang bantuan peremajaan kebun kelapa sawit bagi masyarakat yang bersedia mengurus kepemilikan Surat Tanda Daftar usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B).

Kepala seksi produksi dinas perkebunan Tubaba Ayu Made budiarni menjelaskan, bupati atas nama pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan membantu pertumbuhan perkebunan sawit milik pekebun kecil seperti petani sawit.

“Merujuk pada peraturan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan mengeluarkan disebutkan bagi kepemilikan lahan sawit maksimal seluas 25 hektar, wajib memiliki STD-B,” ujarnya, Rabu (7//20198).

Pentingnya STD-B bagi kepemilikan lahan kurang dari 25 hektar ini, diatur melalui keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018, tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB). Aturan Dirjen Perkebunan ini, merupakan tindak lanjut dari peraturan Menteri Pertanian yang sebelumnya sudah ada.

“Keuntungan mendaftar dan memiliki STDB, minimal pemerintah daerah memiliki memiliki daftar berapa banyak jumlah pekebun sawit berikut kebutuhannya, sehingga dengan memiliki data yang valid itu Pemerintah bisa menjadikannya basis untuk mengambil kebijakan, seperti memberikan bantuan peremajaan kebun kelapa sawit tadi,” ujarnya.

Untuk mendorong kesadaran masyarakat pekebun sawit diwilayahnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat genjar melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilik lahan sawit di bawah 25 hektar.

“Target tahun ini seluas 4.130 hektar di sembilan kecamatan para pemilik lahan dapat melakukan pendaftaran semua, untuk itu kami melibatkan para penyuluh pertanian, kepala tiyuh, para camat, pihak BPN dan satker kita sendiri,” kata dia.

Selain mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, pemegang STDB berpeluang besar untuk mendapatkan sertifikat dari Komite Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai organisasi profesi auditor standarisasi produksi perkebunan.

“Finalnya adalah produksi petani kita bisa mendapatkan sertifikat dari ISPO, dengan sertifikat itu maka kwalitas produksi pertanian kita akan mampu bersaing dengan produk dari daerah lainnya, sehingga otomatis harga jualnya bisa tinggi,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here