Beranda lampung Bandar Lampung Langka di Bandar Lampung, Herman HN: Warga Mampu-Pengusaha Jangan Pakai LPG 3...

Langka di Bandar Lampung, Herman HN: Warga Mampu-Pengusaha Jangan Pakai LPG 3 Kg!

0 views
0
BERBAGI

BANDAR LAMPUNG (radarpembaruan.com) — Warga Kota Bandar Lampung mengeluh dengan langkanya ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 kilogram (Kg) atau tabung melon untuk rakyat miskin.

Bahkan, ketika membeli di tempat terdekat, dipatok dengan harga tinggi.

Pasalnya, masih banyak pengusaha rumah makan yang menggunakan LPG 3 kg, yang tidak sesuai peruntukannya.

Alhasil, LPG 3 kg tersebut sering langka karena kuota yang telah ditetapkan Pertamina untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, dan nelayan kecil disalahgunakan pengusaha menengah ke atas.

Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, berpesan agar warga mampu dan pengusaha UMKM tidak mengunakan LPG 3 kg subsidi pemerintah.

Aturan mengenai sasaran subsidi LPG ini juga tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009.

“LPG subsidi 3 kg itu untuk rakyat bawah. Kalau pengusaha menengah ke atas pakai tabung yang besar ukuran 5,5 kg dan 12 kg,” kata Herman HN, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Bahkan, Pemkot Bandar Lampung sudah mengeluarkan surat edaran (SE) melalui sekretaris daerah (Sekda) kota, terkait larangan penggunaan LPG 3 kg bagi warga mampu.

“Untuk pengusaha tidak boleh pakai tabung gas 3 kg. Sudah ada suratnya yang saya keluarkan melalui sekda. Waktu itu sudah saya sampaikan. Sudah dari tahun-tahun yang lalu,” ungkap Herman HN.

Wali kota menginginkan adanya kesadaran dari warga mampu untuk menggunakan LPG sesuai haknya. Dia juga berpesan agar masyarakat turut serta membantu mengingatkan peduli terhadap lingkungan.

“Beri tahu warga yang mampu itu. Jangan (pakai LPG 3 kg) kalau mampu. Itu jatah orang yang tingkat bawah. Termasuk wartawan juga, tidak apa-apa kalau mau melakukan sidak. Sambil diperingatkan pengusaha yang masih pakai subsidi, bilangin, nggak boleh (pakai LPG 3 kg) sesuai instruksi wali kota,” ujar Herman HN.

Humas Hiswana Migas Lampung, Apung, mengatakan, persoalan penyalahgunaan gas LPG 3 kg terus dicarikan solusinya. Selain melakukan operasi pasar (OP), pihaknya juga berencana mengontrol pemakaian gas, agar tepat guna dan tepat sasaran.

“Kami ada wacana akan menjalin kerjasama dengan pemkab setempat, untuk mendata warga yang berhak menggunakan LPG subsidi,” terang dia.

Selanjutnya, setiap rumah yang terbilang mampu, kafe dan rumah makan, nantinya akan dipasangi stiker larangan untuk menggunakan gas 3 kg.

“Ya, rencananya kami ingin kerjasama dengan pemkab, akan kami tulis nama, kami data. Misal masyarakat mampu, tapi faktanya menggunakan LPG 3 kg. Akan kami pasang stiker di rumahnya,” urai Apung.

Namun dia belum dapat mengungkapkan waktu realisasinya. Untuk di sejumlah daerah di luar Provinsi Lampung sudah menjalankan program tersebut.

“Ini baru direncanakan, nanti kita pasang di tembok, pintu dan pagar-pagar rumah, agar masyakat tidak mampu saja yang berhak membeli LPG 3 kg. Yang mampu itu biar malu. Padahal, di tabung-tabung baru tercetak seruan ‘hanya untuk masyarakat miskin’. Hal tersebut sebenarnya untuk menyindir warga mampu yang masih menggunakan gas tersebut,” kata Apung.(sbc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here