Beranda lampung Bandar Lampung Pansus Politik Uang Keluarkan Rekomendasi

Pansus Politik Uang Keluarkan Rekomendasi

0 views
0
BERBAGI

BANDAR LAMPUNG (radarpembaruan.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung periode 2014-2019 menggelar rapat paripurna terakhir masa jabatannya. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil Panitia Khusus (Pansus) Tindak Pidana Pemilu pada pemilihan gubernur Lampung pada 27 Juni 2018 lalu.

Juru Bicara Panitia Khusus Tindak Pidana Politik Uang DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan pemilihan gubernur Lampung yang berbarengan dengan pemilihan bupati Tanggamus dan Lampung Utara mendapatkan antusias masyarakat Lampung begitu besar. Kemudian juga masyarakat menginginkan pemimpin yang amanah, bersih dan berwibawa.

“Masyarakat ingin Pilkada Lampung berjalan lancar aman dan bersih dari praktik-praktik kecurangan yang bertentangan dengan aturan diantaranya yaitu menggunakan politik uang,” katanya dalam Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 28 Agustus 2019.

Ada lima poin rekomendasi dari pansus yakni, pertama, meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung beserta seluruh jajarannya sampai tingkat desa. Sehingga terdapat data yang jelas bagaimana penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk penyelenggaran pengawasan Pilgub lampung.

Kemudian, kedua, meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Lampung melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi Bawaslu terhadap laporan atau keluhan penduduk atas laporan dugaan terjadinya politik uang dan laporan dugaan pelanggaran lainya pada Pilgub Lampung. Ketiga, menyampaikan hasil Pansus kepada Menteri Dalam Negeri.

Keempat, percepatan pembentukan majelis khusus tindak pidana pemilu/pilkada serta penegasan atas kedudukan penyidik Kejaksaan dan Kepolisian di Sentra Gakkumdu untuk melaksanakan tugas penuh waktu dalam rangka optimalisasi penelidikan, penyidikan dan penuntutan, sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku. Kelima, perbaikan ketentuan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan hal tersebut secara in-absentia, guna antisipasi permasalahan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap terlapor dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada.

“Tantangan berat untuk membangun demokrasi yang menjadi lebih. Proses demokrasi yang berkualitas dan berintegritas harus bisa menghasilkan orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan jabatan yang tepat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus Tindak Pidana Politik Uang DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai mengatakan BPK RI melakukan audit terhadap penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu sampai tingkat desa. Kemudian kepada Ombudsman RI untuk melakukan audit kinerja atas pelayanan administrasi. Pihaknyapun tidak mengeluarkan batas waktu terkait instansi tersebut menyikapi rekomendasi terebut.

“Proses pemilu harus berjalan dengan bermartabat, berintegritas dan bersih,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Lampung ini.(lpc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here